KPK Polisikan Tembakan Laser, PPP Minta Tiru Cara Jokowi Respons Kritik

Jakarta

KPK melaporkan tindakan penembakan laser bertuliskan ‘berani jujur pecat’ ke Polres Metro Jakarta Selatan. PPP menilai KPK perlu mencontoh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggapi kritik.

“KPK perlu mencontoh sikap Presiden Jokowi dalam merespons kritik terhadap lembaganya,” ujar Waketum PPP, Arsul Sani, kepada detikcom, Jumat (23/7/2021).

Menurut Arsul, penembakan laser ‘berani jujur pecat’ merupakan kritik dari kelompok masyarakat sipil tertentu atas tes wawasan kebangsaan. Kritik tersebut, kata Arsul, juga tidak menyerang personal, namun lembaga, sehingga tidak perlu dilaporkan ke polisi.

“Lha kritik terhadap Presiden saja yang ada muatan personalnya terhadap diri Pak Jokowi saja namun beliau tidak meresponsnya dengan melaporkan atau mengadukan kepada Polri. Maka hemat saya tidak perlu juga KPK melakukan hal yang berbeda dengan melaporkan,” tutur Arsul.

Arsul mengatakan, KPK tak perlu reaktif terhadap aksi penembakan laser tersebut. Arsul meminta KPK fokus meneruskan penyelidikan kasus-kasus yang hingga saat ini belum tuntas.

“Mending KPK fokus menggenjot kinerja kasus-kasus korupsi besar yang belum terselesaikan. Di RDP Komisi III – KPK, saya pernah menyampaikan sejumlah kasus besar dimasa lalu yang belum jelas kelanjutan penuntasannya, seperti kasus bail out Century, e-KTP dan lain-lain,” terang Arsul.

Diketahui, gedung Merah Putih KPK ditembaki laser pada Senin (28/6) malam, yang menyuarakan kritik ke KPK. Salah satu kritik yang dilontarkan melalui tembakan laser itu adalah ‘Berani Jujur Pecat’.

Presiden Jokowi (Foto: Lukas – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Aksi ini dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yang dikoordinatori oleh Asep Komaruddin. Asep mengatakan aksinya ini merupakan tindakan untuk menyelamatkan lembaga antirasuah itu dari upaya pelemahan.

Dilaporkan ke Polisi

Menanggapi aksi laser itu, KPK melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

“Terkait peristiwa penyinaran laser ke arah gedung KPK pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal, benar, KPK melalui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (19/7).

Ali menerangkan, pelaporan itu dilayangkan karena ada pihak luar yang sengaja mengganggu ketertiban dan kenyamanan di kantor KPK. Menurut Ali, tindakan itu tidak sepatutnya dilakukan di kantor lembaga antirasuah, yang merupakan objek vital nasional.

“Pelaporan tersebut karena kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud,” kata Ali.

(isa/imk)