Libur Tahun Baru ke NTB, Perantau Wajib Punya Hasil Tes Antigen

Jakarta semrawut

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyingkirkan surat edaran tentang pelaksanaan kesibukan masyarakat selama libur natal & tahun baru (Nataru) di zaman pandemi virus Corona (COVID-19). Wisatawan atau orang yang akan datang ke NTB harus memiliki kondisi non reaktif antigen.

Dalam SE Nomor 360/440/ BPBD NTB/XII/2020 yang ditandatangani oleh Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah di tanggal 23 Desember 2020 tersebut, menyebutkan bahwa pelaku perjalanan di dalam negeri yang akan datang ke NTB, baik melalui transportasi suasana, darat maupun laut harus menunjukkan surat keterangan hasil uji rapid tes antigen.

“Surat keterangan hasil uji rapid tes berlaku selama 14 hari semenjak diterbitkan. Selama masih berada di Provinsi NTB wajib memiliki tulisan keterangan hasil uji rapid tes antigen yang masih berlaku, ” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020).

“Sementara bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari NTB, surat keterangan hasil uji rapid tes antigen yang masih aci dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke NTB sedangkan untuk penjelajahan di dalam provinsi NTB bisa menggunakan rapid antibodi, ” sambungnya.

Najamuddin juga mengatakan, dalam surat edaran tersebut, disampaikan bahwa setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung berat tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur Nataru maka wajib menaati protokol kesehatan.

“Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan bubuk atau hand sanitizer, membatasi hubungan fisik atau jaga jarak, & tidak boleh berkerumun, ” ujarnya.

Selain itu, ada larangan menyelenggarakan pesta perayaan tarikh baru dan sejenisnya baik di dalam atau di luar ruangan. Dilarang juga menggunakan petasan, sari api dan sejenisnya serta dilarang minuman keras dan sejenisnya.

Substansi edaran tersebut juga mengamanatkan kepada Kepala Bupati Walikota dan para pihak terkait yang lain agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan SE tersebut untuk dilaksanakan secara disiplin dan penuh tanggung jawab.

“Kepada jajaran TNI, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kapolda NTB serta Satpol PP untuk melakukan operasi penegakan disiplin selama Nataru ini. Informasi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020 sampai secara tanggal 8 Januari 2021 dan akan dilakukan evaluasi secara selektif sesaui dengan perkembangan kasus temuan positif COVID-19, ” tegasnya.

(aik/aik)