Perkara Tunjangan DPRD DKI Naik, Golkar: Nggak Pantes Naik saat Pandemi

Jakarta porakporanda

Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), marah melihat kenaikan tunjangan DPRD DKI. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai wajar Ahok marah, apalagi naiknya di sedang masa pandemi.

“Kalau soal kenaikan itu, saya taksir kurang tepat lah kalau kita dalam situasi seperti ini. Kita membicarakan kenaikan tunjangan atau gaji pejabat ya kan kita membangun semuanya dalam suasana prihatin sungguh akibat pandemi COVID-19 ini membentuk, apa namanya… banyak masyarakat kita hidupnya susah, ” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020).

Doli mengatakan lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk masyarakat yang menikmati kesulitan di tengah pandemi ini. Dia mengambil contoh DPR yang saat ini memprioritaskan refocusing anggaran ke penanganan COVID.

“Jadi lebih baik kalau ada anggaran lebih itu lebih baik diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, apalagi dalam pembahasan anggaran kemarin ini DPR, instansi lain juga ada refocusing dan lain-lain, ada pengurangan-pengurangan, ” ujarnya.

Diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat kabar di media sosial menimpa rencana kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta. Nilai kenaikan tunjangan dengan beredar di media sosial bikin Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu ngamuk.

Ahok menjelaskan bahwa ada info kemajuan tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta menjadi Rp 110 juta dan tunjangan kendaraan Rp 35 juta.

“Saya mengaji sampai tunjangan rumah Rp 110 juta di media sosial. Aku pun ngamuk baca itu. Tunjangan mobil Rp 35 juta, ya beta ngamuk , ” kata Ahok melalui video pada laman YouTube ‘Panggil Saya BTP’, dikutip pada Senin (7/12).

“Anggota DPR RI itu secara total, gaji dan tumpuan dalam sebulan ‘hanya’ kisaran 50 juta rupiah. Silakan dibandingkan tunggal kewajarannya. ”

(eva/aik)