Pertimbangan Hakim Tolak Uji Formil UU KPK, Ada Dissenting Opinion

Jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua akan Undang-Undang Nomor 30 tarikh 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo cs.

Ada sebanyak hal yang dinilai MK telah sesuai dengan jalan, misalnya UU KPK telah masuk prolegnas.

“MK berpendapat telah ternyata RUU tersebut telah tercatat dalam prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam prolegnas prioritas, ” kata Ketua Konstitusi Arief Hidayat, saat membacakan pertimbangannya dalam konvensi yang disiarkan secara langsung di YouTube MKRI, Selasa (4/5/2021).

Arief menuturkan Rancangan transformasi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah masuk dalam prolegnas 2015-2019 berulang-ulang. Misalnya pada tahun 2016 dan pada tarikh 2019.

“Dalam evaluasi penanganan prolegnas preferensi periode 9 September 2019 terdaftar dalam RUU akan memasuki tahap pembicaraan level pertama sebagai RUU tertimbun terbuka urutan ke-5 yang selesai disusun Baleg pada 3 september 2019 & disetujui menjadi RUU pokok DPR pada rapat sempurna 5 septermber 2019, ” ujar Arief.

Sementara itu terkait periode atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatau perundang-undangan, Arief berpendapat, kejadian tersebut sangat berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Arief menghargai pembentukan UU tidak mampu disamakan tingkat kesulitan, pertama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain.

“Dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan pendirian para pemohon yang mensinyalir adanya penyeludupan dalam metode pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK sudah dilakukan jauh sebelum prolegnas tahun 2015-2019 apalagi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU kudu diselesaikan. Berdasarkan uraian dalam atas dalil para pemohon yang menyatakan UU 19 2019 tidak melalui prolegnas dan terjadi penyeludupan dasar adalah tidak beralasan patuh hukum, ” kata Arief.

Lalu Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkap DPR telah kaum kali melaksanakan kegiatan Raker, RDP, RDPU, rapat panja, kegiatan lainya untuk makan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari tokoh masyarakat, aktivis anti manipulasi, LSM, pakar hukum kaidah negara dan hukum pidana, BPK, kepolisian, Kemen PEDOMAN, dan lainnya. MK selalu mendapatkan fakta bahwa DPR telah beberapa kali memanggil KPK untuk hadir dalam pembahasan revisi UU KPK tetapi KPK menolak mendatangi kegiatan itu.

“Mahkamah menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menegasikan menghadiri pembahasan perihal revisi UU KPK. Hal serupa itu berarti bukan berarti pembentuk UU (DPR dan Presiden) yang tidak mau membabitkan KPK, tapi secara nyata tapi KPK yang menegasikan untuk dilibatkan dalam metode pembahasan rencana revisi UNDANG-UNDANG KPK,: ujar Saldi.

Lebih lanjut, para-para pemohon mendalilkan adanya presentasi yang dilakukan oleh berbgai pihak terkait dengan revisi UU KPK. Namun MK berpendapat aksi tersebut hanya sebagai penyampaian pendapat, gerak laku tersebut tidak hanya dikerjakan oleh kelompok yang menentang revisi UU KPK namun juga oleh kelompok dengan mendukung dilakukan revisi UNDANG-UNDANG KPK.

“Apalagi ada tidaknya demoinstrasi tak menentukan keabsahan formalitas pendirian UU, ” ujar Saldi.

Kemudian, MK menilai dalil pemohon yang menyatakan pembentukan UU memakai naskah akademik fiktif serta tidak memenuhi syarat era penyusunan UU nomor 19 2019 adalah tidak beralasan hukum. Sebab menurutnya sudah ada naskah akademik tetapi tanggal yang disampaikan di halaman cover tidak bersesuaian.

Sedangkan terpaut dalil pemohon yang menghargai sidang paripurna tidak kuorum, MK berpendapat pemohon tak cukup mengajukan bukti eksistensi dengan hanya menyampaikan jadwal hadir ang ditandatangani bagian DPR, apalagi hanya menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran. Memperbedakan pemohon juga harus menganjurkan bukti visual dan ataupun bukti audio visual rekaman persidangan yang dapat menunjukan jumlah kehadiran fisik anggota DPR.

Pemohon dalam dalilnya juga mempersoalkan terkait RUU KPK yang tidak ditandatangani presiden. Namun hakim MK berpendapat RUU KPK yang telah disetujui bersama namun tidak disahkan atau tidak di tandatangani oleh presiden tidak sanggup bisa dijadikan alasan suatu UU adalah catat formil karena secara konstitusional rancangan UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden tetap lulus menjadi UU setelah 30 hari sejak disetujui bersama oleh DPR dan pemimpin.

Sementara itu terdapat 1 Hakim Konstitusi yaitu Wahiduddin Adams dengan memiliki pendapat berbeda ataupun dissenting opinion perihal tuntutan pengujian formil UU bagian 19/2019 tentang KPK. Disscenting opinion ini juga benar terhadap nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meyakini terdapat beberapa parameter spesifik yang menyebabkan UU KPK yang baru memiliki beberapa persoalan konstitusionalitas & moralitas yang serius. Baru, Wahiddudin menyoroti terkait cepatnya pihak Presiden menyusun Jadwal Inventarisir Masalah (DIM) sejak rapat pertama pembahasan RUU KPK dilakukan ke rapat selanjutnya.

“Oleh karena RUU ini adalah usul inisiatif DPR oleh sebab itu DIM disiapkan oleh Presiden. Dengan diperolehnya fakta dibanding keterangan pembentuk Undang-undang bahwa Raker pertama dilaksanakan di dalam tanggal 12 September 2019 dan Rapat Panitia Kegiatan pertama dilaksanakna tanggal 13 September 2019, sulit untuk saya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU tersebut disiapkan oleh presiden di dalam jangka waktu kurang sebab 24 jam, ” logat Wahiduddin.

Cepatnya penyusunan DIM oleh kepala ini, menurut Wahiduddin membuahkan minimnya partisipasi masyarakat, minimnya masukan yang diberikan berjenjang dan kajian analisis konsekuensi terhadap pihak yang mau melaksanakan ketentuan UU KPK. Secara keseluruhan, Wahiduddin menghargai hal ini menyebabkan nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan UU.

Padahal pada Pasal 92 ayat 4 tentang Peraturan Presiden bagian 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan UNDANG-UNDANG mengatur bahwa pandangan & pendapat Presiden dan Daftar Inventaris Masalah disampaikan di dalam pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal RUU diterima Presiden.

“Dalam konteks tersebut saya tidak menemukan argumentasi dan justifikasi apapun dengan dapat saya terima bersandarkan common sense bahwa suatu perubahan yang begitu penuh dan bersifat fundamental terhadap lembaga sepenting KPK disiapkan dalam bentuk DIM kurang dari 24 jam padahal jangka waktu yang dimiliki oleh Presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60 hari, ” kata Wahiduddin.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menentang gugatan uji materi ataupun judicial review Undang-Undang Bagian 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hari tersebut.

MK membatalkan untuk menolak permohonan Agus Rahardjo cs yang menodong UU KPK dinyatakan kurang formil sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal perlu hukum.

“Menolak permohonan para pemohon buat seluruhnya, ” kata Kepala MK Anwar Usman masa membacakan permohonan, yang disiarkan di YouTube MK MENODAI, Selasa (4/5/2021).

(yld/mae)