Pimpinan KPK Akui TWK Tidak Diatur UU, Begini Penjelasannya

Jakarta

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa ulangan wawasan kebangsaan (TWK) tidak diatur dalam undang-undang, khususnya UU nomor 19 tarikh 2019 tentang KPK. Tetapi, Ghufron menyampaikan bahwa TWK tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Ghufron, UU KPK menjelaskan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, dalam UU itu menyerahkan waktu kepada KPK untuk memproses alih stasus pegawai KPK ke ASN.

Soal syarat ASN diatur dalam aturan turunan UU, yaitu Peraturan Negeri nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Bayaran Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negar. Ghufron menyampaikan sarana pengawai KPK baik pasti dan tidak tetap.

“Ketentuan bertambah lanjut, apa saja. UNDANG-UNDANG Kemudian dilaksanakan berdasarkan sistem teknis PP 41 tarikh 2020, yang di bab 3, itu mempersyaratkan lengah satunya, status pegawai KPK tetap dan tidak pasti itu (poin) a, pada (poin) b setia NKRI, pancasila, dan pemerintahan yang sah, kemudian kompeten, kemudian berintegritas, ” ujar Ghufron kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Kemudian, Tempat menyampaikan, bagaimana cara supaya KPK bisa membuktikan kondisi tersebut. Maka, KPK harus memiliki caranya sendiri.

“Bagaimana membuktikan aku memenuhi suatu syarat, saya tidak memiliki cara, tak memiliki hal untuk itu, kami berkoordinasi dengan BKN, Kemenpan RB, kami mengumumkan regulasinya, PP 41 2020 itu kami kemudian turunkan Perkom 1 2021, ” ujarnya.

Aturan-aturan itulah yang Ghufron ucap sebagai dasar pelaksanaan TWK. Ghufron menyamakan TWK secara syarat nilai Toefl, sabagai bukti kemampuan Bahasa Inggris.

“Memang kalau dipertanyakan TWK tidak sudah diatur di UU, tak pernah diatur UU akan tetapi untuk memenuhi syarat itu bagaimana. Anda mau mengakar karyawan di sebuah media, minta berapa, Toefl-nya 500, apa dokumennya? Bisa dilakukan asesmen sendiri, bisa Toefl, itu contoh bagaimana ada TWK, ” katanya.

Dengan dasar-dasar tersebut, Ghufron menyampaikan bahwa TWK tetap legal. Hasil TWK bisa digunakan sebagai kondisi pegawai KPK.

“TWK sah dan benar sebagai sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa pegawai KPK ketika alih stasus kepegawian itu memiliki landasan adat, ” katanya.

Simak video ’75 Pegawai Tak Lolos TWK, Komnas HAM Akan Panggil Ketua KPK’:

[Gambas:Video 20detik]

(aik/dhn)