PPDB Sumut Dinilai Kacau, Ombudsman Minta Edy Rahmayadi Lekas Bersikap

Kawasan

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menilai tersedia masalah di proses pengakuan peserta didik baru (PPDB). Mereka meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera mengambil sikap.

“Sampai malam ini masih penuh yang menyampaikan keluhan ke Ombudsman. Orang tua siswa dan calon siswa telah stres menunggu pengumuman tersebut, ” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Abyadi memperhitungkan Edy terlihat tidak mengamati masalah ini. Padahal, menurutnya, masalah ini bukanlah masalah enteng.

“Ombudsman RI perwakilan Sumut meminta Gubernur Edy Rahmayadi segera mengambil tindakan segera yang solutif untuk menyalahi kekacauan pelaksaan PPDB level SMA yang saat tersebut terjadi di Sumut. Gubernur jangan menganggap enteng kasus keruwetan pelaksanaan PPDB itu. Sejauh ini kami belum melihat campur tangan gubernur dalam menyikapi ruwetnya pengamalan PPDB ini, ” sebut Abyadi.

Tempat menyayangkan Gubernur Edy dengan melakukan kunjungan kerja sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara juga tidak berkecukupan di Medan.

“Yang kami lihat, gubernur justru kunker ke daerah-daerah. Sementara, Kadisdik Sumut juga tidak berada di Kawasan. Terbukti, surat edaran janji pengumuman PPDB jalur hasil, ditandatangi oleh Pelaksana Harian (Plh) Kadis. Kami tahu pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Sumut saat ini sangat kacau, ” ujar Abyadi.

“Ini terlihat sejak proses pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua pada 7-9 Juni akhirnya diperpanjang dan sampai saat tersebut pengumuman jalur prestasi, penyungguhan dan perpindahan itu belum bisa diumumkan. Sementara sesuai tahapan, pendaftaran jalur zonasi juga sudah mulai dilakukan. Tapi, justru tidak mampu dilaksanakan, ” sebut Abyadi.

Ombusman melihat kekacauan PPDB ini diduga terjadi akibat Disdik Sumut yang tidak tepat menetapkan pihak ketiga (vendor atau programer) yang menangani permintaan PPDB tingkat SMA di Sumut. Ombudsman menduga penetapan pihak ketiga itu sarat dengan kepentingan.

“Kuat dugaan, pemilihan atau penetapan pihak ketiga (vendor atau programer) aplikasi PPDB ini cenderung didasarkan dalam faktor kepentingan tertentu oknum di Disdik Sumut tidak didasark pada keinginan agar PPDB di Sumut berjalan baik dan sukses. Seharusnya Disdik Sumut memilih, menetapkan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam melaksanaan PPDB, ” ujar Abyadi.

(aik/aik)