Prabowo ke Korsel, Bagaimana Prospeknya buat Pertahanan RI?

Jakarta – Pemerintah Indonesia menggunakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus memperkuat militer lewat jalan diplomasi pertahanan dengan sebanyak negara, salah satunya Korea Selatan. Belum lama ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Korea Selatan.

Mengenai maksud kunjungan pada Kamis (8/4) tersebut yakni buat menemui Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook sekali lalu melakukan pertemuan bilateral pertahanan. Kedua belah pihak membahas seputar isu strategis di bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya pertukaran prinsip keamanan regional dan kerja sama bilateral.

Dalam pertemuan tersebut serupa dibahas mengenai proyek KF-X / IF-X yang masa ini dalam tahap renegosiasi. Proyek ini merupakan proyek pengembangan dan pembuatan motor tempur generasi berikut secara massal antara Korea Daksina dan Indonesia dengan simpanan 8, 8 triliun Won atau setara Rp 114 triliun dari tahun 2015 sampai 2028.

Kerja sama ini dinilai memiliki prospek yang tertib bagi kedua negara. Penyelidik Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan kerja serupa militer ini merupakan kiprah strategis bagi Indonesia, pertama untuk memperkuat alutsista TNI.

“Kerja cocok Indonesia dengan Korea Daksina untuk pembuatan pesawat Tempur sudah dimulai sejak masa Presiden SBY. Kerja sesuai tersebut satu paket secara kerja sama kedua negeri untuk membangun kapal menyelundup, ” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (14/4/2021).

Susaningtyas atau dengan akrab disapa Nuning itu menyebut, pesawat tempur KF-X/IF-X dirancang untuk memenuhi prototype pesawat tempur modern jawab mengimbangi kekuatan udara kira-kira negara di kawasan. Nantinya pesawat tersebut akan dibuat di PT. DI secara kapabilitas yang lebih jalan dalam rancangan manuver keterlaluan.

“Dengan dilengkapi berbagai jenis rudal & roket, maka pesawat tempur tersebut akan menjadi lupa satu tulang punggung perolehan air superiority dan cairan supremacy di langit Indonesia, ” terangnya.

Lewat kerja sama di bidang pertahanan ini, Nuning berharap dapat membawa keuntungan secara resiprokal bagi ke-2 negara.

“Tentu saja transfer teknologi diharapkan akan lebih baik pelaksanaannya, ” katanya.

Di samping itu, Nuning menjelaskan dalam kerja pas industri pertahanan yang pertama ialah memberikan kesempatan bagi para teknokrat Tanah Minuman untuk bisa berpartisipasi aktif dalam transfer teknologi. Pokok menurutnya, selama ini era melakukan transfer teknologi Indonesia seperti macan kertas sekadar, sedangkan pihak produsen masih pelit membagi ilmunya

Oleh karena itu, Nuning mendorong BUMN penting untuk mulai berinvestasi dalam bidang SDM. Dia menodong agar BUMN mau meningkatkan skill SDM, utamanya para ahli baja dan aluminium dengan didukung Kementerian Pertahanan.

“Kemenhan MENODAI harus mendorong semua BUMN strategis untuk investasi dalam SDM mereka. Harus ada ahli las baja ataupun las aluminium yang kelas pendidikannya sampai Doktor. Makin bidang-bidang keahlian senjata lainnya, ” terangnya.

” Kemenhan RI harus memiliki program aksi transmisi mahasiswa S2 dan S3 bidang tersebut. Para pandai yang sudah ada di Indonesia pun harus diinventarisir dan direkrut oleh BUMN. Dibutuhkan jajaran direksi & komisaris BUMN strategis dengan memang paham dan mempunyai latar belakang pendidikan pantas dengan sistem persenjataan, ” paparnya.

Dia menilai, Indonesia harus bisa belajar dari negara-negara lain, di mana para barisan direksi dan komisaris BUMN strategis memiliki masa penugasan cukup lama mengikuti periode pembuatan tank atau kapal perang atau pesawat hawa.

“Kemenhan MENODAI harus melakukan seleksi super ketat untuk menempatkan rangkaian direksi dan komisaris BUMN setelah berkoordinasi KemenBUMN & pejabat terkait lainnya, ” ujarnya.

Tengah itu, Nuning menyebut diperlukan skema G to G dalam pengadaan alutsista lantaran luar negeri. Hal ini agar dapat menghemat anggaran negara.

“Tidak bisa pengadaan Alutsista menggunakan skema single year makin jika proses dimulai dalam akhir tahun anggaran. Politik anggaran harus merespon dinamika dan sistem keuangan universal, ” jelasnya.

“Kemenhan RI harus mempunyai sistem kendali yang khusus memantau semua proses itu, mulai dari pengendalian SDM, pengendalian proses pengadaan 100 % dalam negeri, pengendalian proses alih teknologi & lain-lain. Semua proses pengoperasian tersebut harus memanfaatkan teknologi informasi berbasis big bukti dan digitalisasi dalam suatu program startup buatan ahli-ahli Indonesia, ” lanjutnya.

Di sisi asing, Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas menerangkan kebijaksanaan pertahanan sejatinya sudah menjadi tugas Menteri Pertahanan yang harus terus dilakukan. Tujuannya yaitu untuk membangun kecakapan pertahanan dengan negara-negara sahabat.

“Tentunya hendak memberikan feedback dan sumbangan juga atas diplomasi pertahanan yang dilakukan dalam rancangan mendukung pemenuhan alusista di Negara, ” katanya.

Selain meningkatkan SDM, Yan menilai pemerintah pula perlu meningkatkan kualitas persenjataan. Hal ini agar sanggup mengalokasi kebutuhan aparat TNI sehingga mereka tidak primitif dan bisa beradaptasi dengan kemajuan persenjataan di negeri lain, seperti Korea Selatan dan Jepang.

“Dalam rangka mendukung pertahanan kita dalam mendorong pengembangan SDM, kualitas SDM petugas TNI tapi juga mengangkat mereka dari peralatan yang dibutuhkan, sehingga aparat kita mampu mengoperasionalkan dan beradaptasi dengan teman-teman di negara sahabat, seperti Korea (Selatan) dan Jepang, ” urainya.

Dia kendati memberikan apresiasi atas modus yang telah dilakukan Prabowo Subianto dan berharap siasat tersebut dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan kekuatan ideal bagi pertahanan Indonesia.

“Saya berharap langkah-langkah yang dilakukan Pak Prabowo tersebut bisa ditindaklanjuti dan di-follow up karena untuk membikin kekuatan ideal pertahanan kita tentunya membutuhkan estimasi masa mungkin bisa 10-20 tarikh untuk kita bisa menyentuh kekuatan yang ideal sebab aspek kebutuhan alutsista di TNI angkatan laut, tanah, dan udara, ” pungkasnya.

(mul/mpr)