Presiden China: Level Kebahagiaan di Xinjiang Naik, Pelatihan Lanjut Terus

Beijing

Presiden China, Xi Jinping, menyatakan bahwa level kebahagiaan dalam kalangan semua kelompok etnis pada Xinjiang sedang meningkat. Xi menetapkan bahwa otoritas China berencana lestari melanjutkan pelatihan dan mengajar awak Xinjiang soal pandangan yang ‘benar’ tentang China.

Semacam dilansir Reuters , Senin (28/9/2020), China menuai kritikan atas perlakuannya terhadap etnis Muslim Uighur dan dugaan praktik kegiatan paksa di Xinjiang. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengutip laporan mustakim menyebut 1 juta warga Muslim di Xinjiang ditahan di kamp-kamp untuk dipekerjakan.

Otoritas China telah berulang kali menengkari adanya penganiayaan dan penindasan kepada Uighur. Ditegaskan juga oleh China bahwa kamp-kamp di Xinjiang ialah pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.

China bahkan menyebut bahwa kekuatan anti-China berupaya memfitnah kebijakan yang diterapkan di Xinjiang.

“Rasa merasakan hasil, kebahagiaan dan ketenangan di antara orang-orang dari semua kelompok etnis (di Xinjiang) terus meningkat, ” sebut Xi pada konferensi Partai Komunis China yang digelar Jumat (25/9) dan Sabtu (26/9) waktu setempat.

Lebih lanjut, Xi menyebut bahwa penting untuk mendidik penduduk Xinjiang soal pemahaman tentang bangsa China dan membimbing ‘semua kelompok etnis dalam membangun perspektif yang benar soal negara ini, sejarah serta kebangsaan’.

“Praktik sudah menunjukkan bahwa strategi partai untuk mengatur Xinjiang dalam era perdana sepenuhnya benar, ” tegasnya.

Xi menyatakan bahwa muslihat tersebut — mengajar penduduk Xinjiang soal pemahaman tentang China — harus menjadi pendekatan jangka lama.

Pada Juli berserakan, sejumlah pejabat China dijatuhi hukuman oleh Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur. Sanksi yang dijatuhkan di kolong Undang-undang Magnitsky Global itu menguatkan AS untuk menargetkan pelanggar PEDOMAN dengan membekukan aset-aset mereka dalam AS, melarang mereka masuk ke AS dan melarang warga AS melakukan transaksi bisnis dengan itu.

(nvc/ita)