Rapat Komisi III, PPATK Dicecar soal Pengumuman Blokir Bon FPI

Jakarta – Sebanyak anggota Komisi III DPR RI mengkritik PPATK terkait pengumuman pemblokiran rekening FPI yang disampaikan kepada umum saat rapat dengar teori. PPATK diminta untuk menjelaskan alasan melakukan pemblokiran makin mengumumkan pemblokiran tersebut ke publik.

Awalnya kritik itu datang dari bagian Komisi III DPR MENODAI Fraksi PPP Arsul Indah saat rapat dengar pendapat di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/3/2021). Rapat dengar pendapat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bayaran III DPR RI, Adies Kadir dan dihadiri oleh Kepala PPATK Dian Ediana Rae beserta jajarannya.

Arsul mengkritik PPATK yang beberapa saat awut-awutan menyampaikan kepada publik terkait pemblokiran 92 rekening FPI. Dia mengkritik begitu bersemangatnya PPATK menyampaikan itu ke publik.

“Terkait dengan keterangan-keterangan publik bukti media yang disampaikan pemimpin PPATK, saya ingin meneliti soal itu, saya menentang pada kasus yang mengikat transaksi lintas negara bon milik FPI, Pak Kepala PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk sampaikan penjelasan kepada publik, kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 bon FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK, ” kata Arsul zaman rapat dengar pendapat.

Arsul lantas mempersoalkan terkait kewajiban hukum PPATK menyampaikan pemblokiran tersebut pada publik. Dia lalu mem apakah ini karena letak FPI yang berada dalam luar pemerintahan sehingga diperlakukan demikian.

“Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban asas atau karena ini menimbrung ikutan saja? Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya bersemuka dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan tadbir juga ikut merasa perlu ikut ikutan untuk mendisclose banyak hal terkait FPI, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Kepala Umum PPP ini menyenggol PPATK yang disebutnya tak melakukan hal yang sebanding pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Arsul tak tahu mengapa PPATK bertindak serupa itu.

“Padahal di kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak lakukan peristiwa yang serupa. Ini jadi concern kami terus terang, kami tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri penuh tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan ataupun yang pernah ada dalam pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia kebijakan, ” ungkap Arsul.

Kritik tersebut pula disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Bagian Gerindra, Habiburokhman yang menyebut berdasarkan UU nomor 8 tahun 2010 tidak tersedia relevansi antara 92 rekening FPI dengan tindak kejahatan. Dia menyebut itu adalah rekening yang tidak mengenai dengan organisasi FPI.

“Karena kalau mengacu pada UU nomor 8 tahun 2010, pasal dua, 3, 4, 5, Pasal 44 ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga hasil tindak pidana, saya mau tau relevansinya apa? Karena informasi dengan saya serap itu ada rekening pribadi pribadi orang, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan organisasi itu, tidak tersedia di akta dan sebagainya, ada menantu, ada budak, ” ucapnya.

“Kalau kita baca UNDANG-UNDANG ormas juga, ormas yang dibekukan bukan berarti sokongan yang milik ormas tersebut otomatis hasil dari kekejaman, nggak ada ketentuan itu, sehingga relevansinya apa perebutan? ” lanjutnya.

Habiburokhman juga mendesak PPATK untuk menyelesaikan pembekuan 92 rekening FPI itu. Dia menilai berdasarkan laporan Bareskrim Polri tidak ada cocok sekali ditemukan tindak kejahatan terkait rekening tersebut.

“Saya pikir ini ada semangat bidang hukumnya restorative justice sehingga tidak memperbanyak spekulasi saya pikir bijak kalau memang tidak ada ini, sudah berapa bulan nggak ada perkara ya dibuka saja, sebab itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan orang itu, kasihan sekali sama kaya kita kalau misal biaya kita hanya ada di rekening tersebut lalu dibekukan tentu kesulitan memenuhi keinginan, ” jelasnya.

PPATK belum memberi balasan terkait pertanyaan dan pertimbangan dari sejumlah anggota Premi III DPR RI. Kerap juga masih berlangsung secara pertanyaan yang disampaikan oleh setiap fraksi. (maa/gbr)