Suara-suara Protes Atas UU Kontrol Medsos yang Baru Disahkan Turki

Istanbul

Parlemen Turki pada hari Rabu (29/7) mengesahkan RUU kontroversial yang akan memberikan pemerintah pengaruh atas media sosial. UU terakhir ini dianggap akan membatasi ukuran kebebasan berekspresi.

Seperti dilansir AFP , Kamis (30/7/2020) di bawah peraturan baru ini, raksasa media sosial seperti Facebook dan Twitter harus memastikan mereka memiliki perwakilan lokal di Turki.

UU itu pun menuai protes dari para kritikus. Mereka berpendapat bahwa penambahan kontrol media sosial juga mau membatasi akses Turki ke bahan independen atau penting, di negara di mana media berita berkecukupan di tangan pengusaha yang ramah pemerintah atau dikendalikan oleh negeri.

“Kenapa sekarang? ” Tanya Yaman Akdeniz, profesor pada Universitas Bilgi Istanbul yang serupa pakar hak siber. “Sementara maklumat media cetak dan siaran sudah di bawah kendali pemerintah, jalan sosial relatif bebas, ” cetusnya.

Dia menyebut kalau media sosial telah jadi tempat kebebasan berekspresi yang efektif.

“Media sosial telah menjelma salah satu dari sedikit bagian untuk berekspresi bebas dan efektif di Turki, ” katanya kepada AFP .

Sementara itu, Human Rights Watch menyatakan keprihatinannya bahwa undang-undang itu akan memungkinkan pemerintah mengatur media sosial, menghapus konten sesuka hati, dan secara sewenang-wenang menargetkan pengguna individu.

“Media sosial adalah garis hidup untuk banyak orang yang menggunakannya untuk mengakses berita, jadi undang-undang ini menandakan era gelap baru pemeriksaan online, ” kata Tom Porteous, wakil direktur program di Human Rights Watch dalam pernyataannya.

Tonton video ‘Erdogan soal Hagia Sophia Jadi Langgar: Kami Memperbaiki Kesalahan! ‘:

[Gambas:Video 20detik]