Wagub DKI Hargai Keinginan Nadiem Buka Sekolah: Harus Menentang Data-Fakta

Jakarta

Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan masih banyak sekolah yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebab terhalang izin pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pihaknya tak ingin membuat kebijakan yang salah.

“Tentu kita tidak ingin mengambil kebijakan dengan salah. Sekalipun dimungkinkan tatap muka kita akan melangsungkan pengecekan, penelitian yang bertambah komprehensif, yang lebih mendalam, lebih teliti, dan menanggapi dampak yang mungkin terjadi, ” kata Riza dalam Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Daksina, Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2021).

Politikus Gerindra itu menghormati keinginan Nadiem Makarim untuk membuka madrasah. Akan tetapi, Pemprov DKI masih memantau hasil penerapan uji coba sekolah tatap muka di Ibu Kota.

“Kita akan lihat apakah dimungkinkan uji coba terbatas ditingkatkan jumlahnya atau nanti tes coba tatap muka belum menjadi keputusan. Kita menentang perkembangannya, ” ujarnya.

Politikus Gerindra tersebut juga menyoroti masuknya varian baru virus COVID-19 ke Indonesia. Menurutnya, hal ini juga perlu dipertimbangkan ketika memutuskan untuk membuka sekolah.

“Terlebih saat ini ada varian baru dari Inggris, Afrika Selatan, India. Kemudian juga ada pengembangan jumlah penularan, kita harus lebih hati-hati dan teliti, ” tegasnya.

“Kami menghargai keinginan bungkus menteri. Namun demikian, Pemprov harus melakukan penelitian studi. Sekalipun dimungkinkan regulasinya, kita harus lihat fakta masukan, ” sambungnya.

Nadiem Ngadu ke Komisi X DPR

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengungkapkan 30 persen madrasah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap depan terbatas. Angka tersebut terbang dari yang sebelumnya cuma 21 persen.

“Hari ini baru sekadar data masuk dan angka ke 30 persen. Sekarang 30 persen dari madrasah di Indonesia telah melakukan pembelajaran tatap muka terpatok. Jadi angka ini sudah bukan 21 persen, ” ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5/2021).

Nadiem mengungkapkan alasan masih banyak madrasah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan survei, kata Nadiem, pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat tidak memberikan izin kepada pihak sekolah.

“Pada saat disurvei, bagi yang belum melaksanakan tatap muka, mayoritas dari itu menyebut alasan kenapa belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu adalah dengan mayoritas menjawab bahwa pemda atau Satgas COVID-19 daerahnya belum mengizinkan, ” katanya.

Nadiem biar mengadu ke Komisi X DPR RI, meminta pertolongan agar sekolah di berbagai daerah diperbolehkan melakukan kesibukan pembelajaran tatap muka. Tempat menegaskan sekolah tatap depan harus segera dimulai lantaran sekarang.

(isa/isa)